Pati Jadi Kabupaten dengan Penerimaan Bantuan Keuangan Terbanyak di Jateng
Kabupaten Pati mendapat alokasi Bankeu Pemdes terbanyak, yakni mencapai lebih dari Rp 152 miliar.
Fiskal
Genjot PAD, Pemkab Pati Adakan Sosialisasi E-Monitoring Pajak
E-Monitoring Pajak merupakan perangkat elektronik yang disediakan bersama Bank Pembangunan Daerah yang akan termonitor sistemnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kabupaten Pati Pertama di Jawa Tengah yang Tandatangani Lima MoU Tentang Hubungan Keuangan
Kabupaten Pati sudah empat kali menerima penghargaan secara berturut-turut, hal tersebut atas kerja sama Pemerintah bersama seluruh OPD dan atas bimbingan dari Kanwil, BPKP maupun juga dari Dinas/Instansi yang terkait.
Meningkatkan Indeks SPBE, Diskominfo Luncurkan Aplikasi E-Layang
e-Layang merupakan suatu inovasi dalam mengembangkan pemerintahan elektronik (e-Government). e-Government dijalankan melalui penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan hubungan antar OPD dan pihak lain dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Percepatan Program Kegiatan Dengan Penyerahan DPA dan Penandatanganan Pakta Integritas
Penyerahan, sekaligus penandatanganan DPA dan Pakta Integritas oleh seluruh Kepala OPD dan Camat se-Kabupaten Pati, Bupati berpesan agar nantinya tidak akan ada penggunaan anggaran yang menyimpang baik di awal maupun akhir.
Kabupaten Pati Menggelar ‘Pati Bisnis Forum 2018’
Pati Bisnis Forum 2018 membuka kesempatan kerja sama investasi dan saling bertukar informasi guna menciptakan iklim investasi sebagai faktor peningkat investasi daerah.
Genjot Ekonomi Perdesaan, Pemkab Akan Optimalkan PID
Dalam PID nantinya dapat dijadikan sebagai media dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana desa dan yang terpenting dalam program ini diharapkan dapat menciptakan inovasi-inovasi baru.
Dishub Pati Maksimalkan Sektor Retribusi Guna Tingkatkan Pendapatan Daerah
“Jumlah itu didominasi dari retibusi PKB, yakni Rp. 825 juta, retribusi termminal Rp. 362 juta, retribusi parkir Rp. 289,8 juta, dan retribusi izin trayek Rp. 15 juta,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Pati, Tri Haryama
