Haryanto: Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat

Bupati, Pati Haryanto, memberikan arahan kepada kepala desa di Kabupaten Pati dalam kegiatan Sosialisasi Pemantapan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa 2020. (Foto: Pemkab Pati)

Kaborongan- Desa menjadi salah satu titik penting dari pembangunan nasional. Tidak heran, pemerintah terus berupaya mendorong kemajuan-kemajuan yang ada di desa, misalnya dengan menganggarkan dana khusus untuk desa.

Menurut Bupati Pati, Haryanto, dana desa harus dialokasikan dengan benar supaya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini disampaikannya dalam Sosialisasi Pemantapan Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) 2020, (03/03/2020).

“Supaya DD dan ADD benar-benar manfaat untuk masyarakat dan tidak ada penyimpangan, maka dari itu diadakan sosialisasi ini. Apalagi, kepala desa yang baru jumlahnya cukup banyak,” jelas Bupati saat menjelaskan tujuan dari kegiatan sosialisasi ini.

Di hadapan seluruh kepala desa di Kabupaten Pati hari ini mengikuti sosialisasi, bupati menjelaskan bahwa penggunaan DD (Dana Desa) dan ADD (Anggaran Dana Desa) tepat sasaran, tepat mutu, dan tepat penggunaan.

“Sebab panjenengan diangkat untuk kurun waktu enam tahun. Jangan paksakan pemenuhan janji politik pada tahun pertama. Tetap perhatikan kebutuhan-kebutuhan yang telah direncanakan sebelumnya,” jelas bupati di Pendopo Kabupaten Pati.

Dalam kegiatan yang digelar Pemkab Pati ini, Haryanto menegaskan, DD dan ADD harus digunakan sesuai regulasi dan dilaksanakan sesuai rencana. Haryanto berpesan, rencana penggunaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mesti betul-betul diteliti oleh Camat.

“Seandainya (suatu kegiatan-red) sudah dituangkan dalam APBDes, kemudian ternyata ada perubahan, tidak apa-apa sepanjang dirembug. Kalau tidak dirembug, kemudian tiba-tiba yang dipampang dengan yang direalisasikan lain, dan tidak dituangkan dalam berita acara musyawarah, nanti jadi persoalan,” jelas Bupati.

Selain itu, imbuhnya, rincian penggunaan APBDes harus dicetak dalam banner dan dipampang di tempat umum. Hal ini demi transparansi, agar masyarakat mengetahui penggunaan DD dan ADD.

Alokasi Dana Desa

Pemerintah telah mengalokasikan sebanyak 72 triliun untuk Dana Desa tahun 2020. Hal ini diharapkan desa-desa yang ada di Indonesia mampu berdaya dan menjadi titik penting pembangunan nasional.

Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa.

“Kita membangun sebuah sistem pengawasan atau pemanfaatan dana desa supaya lebih bagus lagi,” ucap Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar usai menemui pimpinan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (3/3/2020).

Menurutnya, anggaran pendapatan dan belanja desa (APDes) berasal dari sejumlah sumber lainnya, seperti alokasi dana desa dari pemerintah kabupaten, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan pendapatan asli desa.

“Kalau kita masuk ke APBDes itu total Rp130 triliun se-Indoensia karena ada empat sumber di APBDes itu,” terangnya.