Pati Jadi Kabupaten dengan Penerimaan Bantuan Keuangan Terbanyak di Jateng

Kepala Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah Sugeng Riyanto menggelar Sosialisasi Bankeu Pemdes Tahun 2020 Se-Eks Karesidenan Pati di Pendopo Kabupaten Pati. (Foto: prokompimpati)

Kaborongan, PENDOPO PATI – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Provinsi Jawa Tengah Sugeng Riyanto menggelar Sosialisasi Bankeu Pemdes Tahun 2020 Se-Eks Karesidenan Pati di Pendopo Kabupaten Pati. Sugeng mengungkapkan Kabupaten Pati mendapat alokasi Bankeu Pemdes terbanyak, yakni mencapai lebih dari Rp 152 miliar.

Jumlah Desa di Kabupaten pati yang terbanyak menjadi pertimbangan Dispermadesdukcapil dalam memberikan bantuan keuangan, harapannya dana yang dikucurkan tidak menjadi beban para kades dalam pengelolaannya. Sugeng juga menghimbau Jangan ada pungutan atau praktik korupsi dalam pengelolaan dana bantuan keuangan tersebut.

“Itu yang terbesar untuk Jawa Tengah. Karena memang jumlah desa di Pati paling banyak. Namun, jangan sampai bankeu ini malah menambah beban bagi para kades. Jangan ada pungutan atau praktik korupsi, pastikan semua tepat sasaran,” tandas sugeng.

Hal tersebut juga sama diungkapkan oleh Bupati Haryanto, pada tahun 2020 pati mendapat alokasi bantuan dengan nominal terbayak dan dengan adanya sosialisasi bantuan keuangan se-Eks Karesidenan Pati, bupati berharap ini merupakan langkah baik agar penggunaan Bankeu tepat sasaran.

“Ada Rp 152,8 miliar. Itu belum termasuk KPMD yang ada Rp 2,005 miliar. Sehingga kalau ditotal ada Rp 154,8 miliar. Kami sangat terbantu dengan hal ini, sekalipun sudah ada dana desa,” tambah Bupati.

Bupati juga berharap alokasi dana desa, bankeu provinsi maupun kabupaten harus sesuai perencanaan, jangan sampai tumpang tindih.

Bantuan Keuangan 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong pemerintah desa yang belum menyerap anggaran bantuan keuangan (bankeu) APBD Provinsi untuk segera mengurus, Hal itu agar tidak terjadi penundaan upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa.

Kepala Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, menyampaikan, pada tahun 2019 rata-rata capaian pencairan Bankeu ialah  98 persen.

Pemerintah Jawa Tengah mengucurkan Bankeu tersebut, di antaranya, Pertama, untuk operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) di 7.809 desa. Dengan total anggaran Rp 39 miliar, masing-masing desa akan menerima Rp 5 juta.

Kedua, untuk Pengembangan Kawasan Perdesaan untuk 53 desa di 12 kabupaten. Masing-masing desa menerima Rp 50 juta, sehingga total anggarannya Rp 2,6 miliar. Ketiga, untuk Sarana dan Prasarana Perdesaan di 5.382 titik, dengan total anggaran Rp 941,2 miliar.

Keempat, untuk Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa bagi 3.764 desa di 29 kabupaten. Masing-masing Rp 50 juta, sehingga totalnya Rp 188,2 miliar. Dari anggaran Rp 50 juta yang diterima masing-masing, Rp 30 juta untuk perbaikan 3 unit rumah tidak layak huni. Adapun sisanya Rp 20 juta untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.