Potensi Investasi Pati, Saiful Arifin Datangi Investor Tiongkok

Wakil Bupati Pati Saiful Arifin berkesempatan memaparkan Potensi Investasi Pati dihadapan para investor Tiongkok (Foto: Humassetda Pati)

CINA – Dalam kesempatan China Business Forum yang di adakan oleh pengusaha Tiongkok yang tergabung dalam Perhimpunan Indonesia-Tiongkok, Kedubes Indonesia untuk Tiongkok dan Menteri Mr. Chang. Wakil Bupati Pati Saiful Arifin memaparkan Potensi Investasi Kabupaten Pati, di China World Hotel Beijing pada 18-19 November 2019.

Saiful Arifin (Safin) hadir di temani oleh Sugiyono Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) beserta para anggota perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI).

“Diharapkan juga dengan paparan potensi Kabupaten Pati, banyak investor luar negeri khususnya Tiongkok yang tertarik berinvestasi di Pati,” ungkap Safin.

Tujuan pemaparan tersebut untuk mendorong kemajuan ekonomi, perdagangan, investasi dan secara tidak langsung mengurangi pengangguran di wilayah Kabupaten Pati. Termasuk yang menjadi unggulan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan iklim investasi yang kondusif menjadi daya tarik bagi investor untuk ke Pati.

“Kemudahan pelayanan berusaha sebagai wujud komitmen Pati pro investasi, juga menjadi keunggulan untuk berinvestasi di Pati,” tambahnya.

Bersama INTI, Safin berharap dapat menjalin kerjasama yang baik, karena INTI merupakan organisasi yang selama ini fokus dan komitmen menjaga NKRI, bhinneka tunggal ika, serta mengkader anggota-anggotanya untuk selalu bekerjasama dan siap menghadapi serta adaptif terhadap perkembangan zaman.

“INTI juga mendukung langkah pemerintah untuk meningkatan Sumber Daya Manusia Indonesia salah satunya dengan menyalurkan beasiswa pendidikan ke negeri Tirai Bambu, seleksinya pun menyeluruh hingga ke pelosok-pelosok daerah di Indonesia,” Imbuhnya.

Iklim Investasi

Dalam rangka meningkatkan daya saing investasi agar dapat menarik masuknya investasi ke Indonesia, kelemahan koordinasi antara instansi terkait tersebut perlu diperbaiki dengan cara meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi kelembagaan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Disamping itu, perlu dilakukan penataan secara menyeluruh terhadap aparatur negara serta reformasi pelayanan publik.

Koordinasi yang harmonis di antara berbagai institusi yang berkaitan dengan efektivitas sistem hukum, akan dapat berjalan dengan baik apabila ada kejelasan tugas pokok dan fungsi dan kewenangan masing-masing institusi, sehingga tidak terjadi duplikasi dan bahkan konflik. Kejelasan dan kepastian dalam pemenuhan kewajiban mereka dan menciptakan efisiensi berusaha, hal ini tentunya akan memberikan dampak yang positif bagi iklim investasi.

Menurut Hendrik Budi Untung dalam bukunya Hukum Investasi, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dan harus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia yaitu ketidakstabilan sosial dan masalah keamanan di tingkat pusat dan daerah. Setelah reformasi yang ditandai oleh penurunan fungsi-fungsi lembaga negara dan ketidakteraturan sosial, maka masalah keamanan di daerah menjadi barang mahal, yang harus dibayar mahal pula oleh investor atau penanam modal. Sementara itu, pada saat yang sama terjadi desentralisasi berupa pengalihan kewenangan pusat ke daerah. Akan tetapi, kewenangan tersebut bergulir hanya dalam bentuk tarik-menarik hak dan kewenangannya saja, tetapi kewajiban untuk menciptakan ketentraman dan keamanan diabaikan.

Masalah yang harus diperhatikan pemerintah untuk meningkatkan investasi adalah Ketidakstabilan sosial dan masalah keamanan pusat dan daerah, Kondisi infrastrutur yang tidak memadai, dan ketidakstabilan nilai mata uang atau nilai tukar rupiah.