Kabupaten Pati Raih Penghargaan Sebagai Pembina Proklim Oleh Kementerian LHK

Wakil Bupati Pati Saiful Arifin menerima penghargaan oleh Siti Nurbaya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Foto : Humassetda Pati)

JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Pati sebagai Pembina Program Kampung Iklim (Proklim) Tahun 2019 di Aula Manggala Wana Bhakti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (2/9/2019) Menteri LHK Siti Nurbaya memberikan langsung penghargaan tersebut kepada Wakil Bupati (Wabup) Pati Saiful Arifin.

Apresiasi pembinaan Proklim ini diberikan kepada Pemerintah Daerah yang telah menetapkan aturan sekaligus melaksanakan pendampingan dan pembinaan Program Kampung Iklim.

Untuk tahun ini yang berhasil mendapatkan Sertifikat Proklim Utama ialah Desa Jrahi, Kecamatan Gunungwungkal. Masih di tahun yang sama, Sertifikat Proklim Utama juga diberikan untuk Kampung Juwanalan Kelurahan Pati Kidul Kecamatan Pati dan Desa Wonosekar Kecamatan Gembong.

“Program Kampung Iklim ini merupakan salah satu upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat di seluruh Indonesia,” ucap Safin.

Hal ini dinilai sebagai wujud nyata upaya Pemerintah Daerah dalam pengendalian perubahan iklim.

“Kalau tahun kemarin baru Kampung Iklimnya yang mendapat penghargaan, alhamdulillah 2019 ini Pemkab selaku pembinanya juga dapat”, tambah Wabup.

Menteri LHK Republik Indonesia Siti Nurbaya mengungkapkan bahwa upaya menciptakan lingkungan yang yang sehat harus didukung dan diprogramkan secara nyata oleh Pemerintah Daerah.

“Kami sangat apresiasi kepada pemerintah daerah yang sangat aktif mendukung program kampung iklim ini, jika semua pemerintah daerah peduli, maka lingkungan yang sehat akan dapat kita nikmati,” Tandas Siti Nurbaya.

Proklim Sebagai Upaya Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim

Program Kampung Iklim (ProKlim) adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi GRK serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.

Pelaksanaan Proklim mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 84 tahun 2016 tentang Program Kampung Iklim, dimana di dalamnya terkandung komponen utama, syarat pengusulan, penilaian dan kategori Proklim. Dalam pertauran menteri tersebut juga disinnggung bahwa ProKlim dapat dikembangkan dan dilaksanakan pada wilayah administratif paling rendah setingkat RW atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa.

Komponen utama proklim adalah Adaptasi dan Mitigasi dimana masing-masing komponen memiliki kegiatan Adaptasi diantaranya Pengendalian Kekeringan, Banjir dan Longsor, Peningkatan Ketahanan Pangan, Penanganan atau Antisipasi Kenaikan Muka Laut, Rob, Intrusi Air Laut, Abrasi, Ablasi atau Erosi Akibat Angin, Gelombang Tinggi, dan Pengendalian Penyakit terkait Iklim.

Sedangkan Kegitan Mitigasi diantaranya Pengelolaan Sampah, Limbah Padat dan Cair, Penggunaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Budidaya Pertanian Rendah Emisi GRK, Peningkatan Tutupan Vegetasi, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.