Kabupaten Pati Pertama di Jawa Tengah yang Tandatangani Lima MoU Tentang Hubungan Keuangan

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Sulaimansyah menandatangani lima nota kesepahaman (MoU) bersama pejabat terkait di lingkungan Pemkab Pati. (Foto : Humassetda Pati)

PATI — Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Sulaimansyah menandatangani lima nota kesepahaman (MoU) bersama pejabat terkait di lingkungan Pemkab Pati. Bersamaan dengan kegiatan tersebut Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah menyerahkan piagam WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Kementerian Keuangan dan Kajian Fiskal Regional Jawa Tengah kepada Bupati Pati Haryanto. Senin (7/10/2019) di Pendopo Kabubaten Pati.

Bupati Pati Haryanto hadir dalam acara, sekaligus menerima penghargaan WTP.

“pada pagi hari ini merupakan penghargaan dari  Menteri Keuangan dan kabupaten Pati sendiri sudah beberapa kali pernah mendapatkan penghargaan WTP,” Kata Bupati.

Kabupaten Pati  sudah empat  kali menerima penghargaan secara berturut-turut, tak lain atas kerja sama Pemerintah bersama seluruh OPD dan atas bimbingan dari Kanwil, BPKP maupun juga dari Dinas/Instansi yang terkait.

“Hal ini merupakan tindak lanjut dari hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Di sini terjadi sinergi yang kuat dalam rangka pembangunan daerah, khususnya dalam konteks transparansi dan akuntabilitas keuangan public,” Ungkap Sulaimansyah.

Mengenai lima nota kesepahaman yang ditandatanganinya, Pemkab Pati merupakan pemerintah daerah pertama di Jawa Tengah yang menandatangani MoU dan perjanjian kerjasama ini.

Objek nota kesepahaman bermacam-macam, di antaranya berupa pertukaran data. Menurutnya, pertukaran data ini merupakan hal yang sangat penting. Sebab, berdasarkan data tersebut dapat dilakukan langkah-langkah ke depan.

Lima Nota Kesepahaman

Terkait lima nota kesepahaman, Sekretaris Daerah Kabupaten Pati Suharyono menyampaikan dalam laporannya.

Pertama, nota kesepahaman antara Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dengan Bupati Pati tentang kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kedua, adalah perjanjian kerjasama antara Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Pati tentang penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit ultra mikro atau (UMi).

Ketiga,  perjanjian kerjasama antara Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dengan kepala BPKAD Kabupaten Pati tentang pertukaran data dan informasi keuangan publik dan peningkatan kapasitas keuangan daerah Pemkab Pati,

Keempat, perjanjian kerjasama antara Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dengan kepala Bappeda kabupaten Pati tentang pertukaran data dan informasi dalam rangka penyusunan kajian fiskal daerah dan kajian fiskal regional Jawa Tengah.

Dan Kelima, perjanjian kerjasama antara Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dengan kepala Dispermades tentang pertukaran data dan informasi terkait pengelolaan dana desa di Kabupaten Pati.