Genjot PAD, Pemkab Pati Adakan Sosialisasi E-Monitoring Pajak

Bupati Pati saat memberikan sambutan dalam Kegiatan Sosialisasi e-monitoring pajak daerah. (Humas Pati)

Pati –  Kegiatan sosialisasi e-monitoring pajak daerah Kabupaten Pati telah dilaksanakan pada Kamis (24/10/2019). Sosialisasi dihadiri oleh Bupati Pati Haryanto, beserta jajaran Forkopimda, Kasatgas Korwil V KPK RI Kunto Ariawan, Direktur Operasional dan Digital Banking Bank Jateng, Ketua DPRD Kabupaten Pati, Pimpinan Bank Jateng Koordinator Pati, kepala OPD, dan para wajib pajak di Kabupaten Pati, yang diadakan di Ruang Penjawi Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.

E-Monitoring Pajak merupakan perangkat elektronik yang disediakan bersama Bank Pembangunan Daerah (dalam hal ini Bank Jateng) yang akan termonitor sistemnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Perangkat elektronik ini akan dipasang di setiap lini usaha yang merupakan wajib pajak, di antaranya restoran dan hotel. Dengan alat ini, data omzet pengusaha akan saling terhubung dengan pihak terkait dan dijadikan sebagai basis penghitungan pajak.

Dalam sambutannya, Bupati Pati menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut saat beberapa waktu lalu bupati dan beberapa kepala daerah berkumpul membahas agenda ini di Solo. Bupati menegaskan bahwa pemerintah memiliki salah satu tugas untuk menampung dan melayani hal-hal yang berkaitan dengan pendapatan daerah. Pemerintah daerah juga sudah melakukan inovasi berdasarkan regulasi yang ada.

“Beberapa wajib pajak dan kami punya kekhawatiran, petugas juga dibatasi dengan aturan-aturan, maka dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan restribusi daerah, kita sudah beberapa kali revisi peraturan daerah tentang pajak dan retribusi. Beberapa pajak daerah juga sekarang sudah beralih online,” terang bupati, dikutip dari laman Pemkab Pati.

Dalam laporannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Pati Suharyono mengatakan, acara ini diikuti 130 wajib pajak daerah, 6 pimpinan organisasi IPPAT (Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), jajaran Forkopimda, anggota DPRD, serta pimpinan OPD.

Optimalisasi PAD melalui Pajak

Di era otonomi sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tanggahnya sendiri. Tujuannya untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari APBD, serta menciptakan persaingan yang sehat antardaerah dan timbulnya inovasi.

Dengan adanya kewenangan itu, pemda dituntut agar mampu menggali potensi keuangan, khususnya untuk memenuhi pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui PAD. Pemda harus senantiasa lebih kreatif dalam meningkatkan penerimaan PAD. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun harus dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di antaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi unsur PAD yang utama.

Sabir, dkk dalam jurnal Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang Sulawesi Utara (2017) menyebutkan, secara umum ada beberapa upaya yang perlu dilakukan oleh pemda dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Pertama, memperkuat proses pemungutan. Kedua, peningkatan kapasitas pengelola penerimaan daerah. Ketiga, meningkatkan pengawasan. Keempat, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan. Kelima, meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Keenam, meningkatkan kesadaran wajib pajak/retribusi.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Universitas Diponegoro (Undip) FX Sugiyanto memaparkan, optimalisasi PAD dari sektor pajak dan retribusi perlu digenjot dengan sistem monitoring online penerimaan pajak pemda. Menurutnya, dengan menerapkan sistem ini, pajak yang diperoleh akan lebih optimal dan efisien. “Dengan sistem online ini, kebocoran penarikan pajak bisa dikurangi,” paparnya, dilansir dari laman resmi Undip.

Berdasarkan pengamatannya, manfaat dari penerimaan pajak secara online ini sudah terbukti berhasil di Jawa Tengah. Penerimaan kendaraan online, misalnya, membuktikan penerimaan sektor pajak kendaraan yang terus meningkat setelah penerapan sistem online tersebut. “Tentunya perlu ditingkatkan pada sektor lain. Sistem ini memberikan optimistis terhadap meningkatnya pendapatan daerah,” imbuhnya.