Pemkab Pati Bedah Rumah Tak Layak Huni

Bupati Pati Haryanto didampingi oleh Camat dan Muspika Sukolilo, berkunjung ke salah satu rumah warga yang terletak di Dukuh Pesanggrahan Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo (Foto : humassetdapati/instagram)

Pesanggrahan , SUKOLILO – Dengan kondisi rumah yang tidak layak huni milik Ibu Kasmijah, Bupati Pati Haryanto didampingi oleh Camat, dan Muspika Sukolilo menyerahkan bantuan bedah rumah, Selasa (14/5/2019). rumah itu berada di Dukuh Pesanggrahan Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo.

Haryanto menyebut bahwa, setiap tahun pemerintah daerah mendapat bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), APBD Provinsi serta pemerintah pusat, guna membantu masyarakat yang membutuhkan layaknya Ibu Kasmijah. Terlaksananya bedah rumah ini juga atas perhatian segenap warga yang tergabung dalam Noto Projo Society, Baznas Kabupaten Pati dan bantuan dari Bupati Pati.

Dari anggaran tersebut, nanti disatukan untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. “Semoga dengan bantuan ini, Bu Kasmijah dapat tidur dengan tenang,” tandas Bupati.

Bupati Pati Haryanto dalam penyerahan tersebut menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian mulai dari Pemerintah Daerah, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pati serta para relawan.

“Dengan bantuan ini, bu Kasmijah sudah tidak perlu khawatir lagi akan tinggal dimana. Ini juga atas perhatian dan bantuan dari grup Noto Projo yang mungkin saat ini sebagai grup yang paling aktif,” tambahnya.

Ibu Kasmijah berterima kasih kepada segenap pihak yang telah peduli dan perhatian kepadanya khususnya pemerintah daerah. “Maturnuwun sanget ingkang sampung maringi bantuan niki khususipun Bapak Bupati Haryanto,” ucapnya.

Program Bedah Rumah

Permohonan bedah rumah bagi masyarakat miskin dapat di ajukan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan menghimbau masyarakat dengan rekomendasi Kepala Desa dan Bupati di daerahnya. sehingga pendataan rumah tidak layak huni dapat terkoordinir dengan baik. Adanya dukungan dari masyarakat, sektor swasta dan pemerintah daerah diharapkan dapat mengurangi angka rumah tidak layak huni di daerah.

“Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan rumah masyarakat yang ingin di bedah rumahnya bisa mengajukan melalui Kepala Desa dan diikoordinir oleh Bupati untuk selanjutkan di data secara keseluruhan untuk mendapatkan bantuan bedah rumah dari Kementerian PUPR,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin saat menjadi narasumber dalam acara Bincang Kita di Kompas TV, Jakarta.

Kementerian PUPR menginginkan setiap daerah memiliki data yang pasti mengenai jumlah rumah yang tidak layak huni. Apalagi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Indonesia mencapai angka 3,4 juta unit dan diperkirakan akan terus bertambah apabila tidak ditangani secara serius oleh pemerintah.

“Jumlah bantuan yang disalurkan Kementerian PUPR melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah untuk peningkatakan kualitas rumah sebesar Rp 15 juta sedangkan untuk pembangunan rumah baru Rp 30 juta per rumah. Namun itu jumlah bantuan maksimal serta hanyalah stimulan dan tentunya kebutuhan masyarakat untuk membedah rumahnya berbeda antara rumah satu dengan lainnya,” tambah Syarif.

Kriteria rumah yang patut di bedah menurut syarif didasarkan atas kriteria bangunan seperti struktur atap yang dapat membahayakan penghuni, rangka rumah atau dinding yang tidak layak serta lantai yang masih tanah. Aspek kesehatan yang belum memadai, seperti pencahayaan dan sirkulasi udara yang buruk. Dari sisi utilitas seperti sarana MCK dan Tempat Pembuangan Sampah yang tidak ada.

“Yang pasti masyarakat yang memperoleh bantuan juga harus menguasai tanah dan tanahnya tidak bermasalah serta tidak berada di lokasi rawan bencana,” ungkapnya.