Bupati Imbau Rumah Sakit Jangan Berorientasi pada Keuntungan

Bupati Pati Haryanto saat menjadi narasumber dalam seminar manajemen kesehatan yang digelar oleh RSU Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah di The Safin Hotel, Sabtu (4/5/2019). (Foto: humassetdapati/instagram)

Pati – Dalam sebuah seminar, Bupati Pati Haryanto mengimbau kepada para pengelola rumah sakit untuk tidak beorientasi pada keuntungan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Seminar manajemen rumah sakit tersebut digelar oleh RSU Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah di The Safin Hotel, Sabtu (4/5/2019).

Dalam kesempatannya menjadi narasumber, Haryanto juga mengharapkan agar para pengelola rumah sakit turut menyukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari pemerintah pusat. Sebab, keberadaan JKN tidak lain adalah untuk memberikan fasilitas kesehatan kepada masyarakat agar bisa dinikmati semua lapisan.

Sehingga, lanjutnya, seminar kali ini dimaknai sebagai diskusi dalam rangka pengelolaan rumah sakit yang tidak berorientasi pada profit, melainkan pasien. “Dengan demikian, fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Fastabiq diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja, tetapi juga mengedepankan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebab JKN yang menanggung adalah negara, jadi pengelola fasilitas kesehatan tidak usah khawatir,” paparnya dalam situs resmi Pemerintah Kabupaten Pati.

Lebih lanjut, Haryanto mengatakan, asuransi kesehatan sosial menjamin kepastian pembiayaan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah sudah menjamin dengan konsekuensinya, bagi rumah sakit yang ada, termasuk RSU Fastabiq harus mampu memberikan pelayanan terbaik.

“Manfaat JKN ini, asuransi kesehatan sosial yang memiliki probabilitas yang bisa digunakan di seluruh wilayah Indonesia. jadi, tidak hanya pada daerah tertentu, ketika dibenturkan dengan tujuan JKN, jadi didalam regulasi yang ada disitu ada kewajiban kepersertaan,” tambahnya.

Kewajiban kepesertaan JKN diharapkan paling tidak mencapai angka 95%. Namun di Kabupaten Pati, baru mencapai 82,21%. Bupati menerangkan, dengan jumlah penduduk Pati sejumlah 1,3 juta, yang tercakup baru 1.076.888 orang. Sehingga kekurangannya akan dipenuhi secara bertahap.

“Semua itu butuh waktu, karena semua regulasi pastinya butuh waktu agar masyarakat maupun instansi terkait bisa sesuai. Sebab dengan sistem yang ada, kita justru bisa saling mengisi antara satu dengan lainnya sehingga bisa seiring dan sejalan,” tandasnya.