Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu Dengan Program SLRT

Penyampaian Sosialisasi SLRT Oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah (Foto: IG Humas Setda Pati)

Kaborongan, PATI LOR – Wakil Gubernur Provinsi Jateng Taj Yasin mengunjungi Kabupaten Pati dalam rangka Sosialisasi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Jawa Tengah Tahun 2019, untuk Eks Karesidenan Semarang dan Pati Kamis (14/3/2019).

Sekda dari Kabupaten/Kota di kedua Eks Wilayah Karesidenan, para pimpinan DPRD, OPD terkait, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), dunia usaha, dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kurang lebih 120 peserta hadir dalam acara tersebut.

Wakil Bupati Saiful Arifin, mengungkapkan pihaknya sebagai tuan rumah agar kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan komitmen bersama Pemerintah Daerah dalam melaksanakan berbagai program khususnya program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi masyarakat miskin.

“Dari segi topografi Kabupaten Pati terdiri dari wilayah pegunungan, dataran rendah dan pantai. Maka, yang menjadi roda penggerak perekonomian di Kabupaten Pati, yakni pertanian, perikanan, peternakan, serta perindustrian. Oleh karena itu, Kabupaten Pati dikenal dengan sebutan Bumi Mina Tani,” tambah Wabup.

Gerakan Noto Projo Mbangun Deso merupakan sebagai landasan pembangunan untuk menata dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pembangunan yang dimulai dari tingkat desa.

“Realisasi gerakan Noto Projo Mbangun Deso telah memberikan dampak pada kualitas pendidikan, perbaikan infrastruktur, kesehatan, pertanian, UMKM serta kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga dapat dilihat dari angka kemiskinan yang menurun signifikan, yang mana tahun 2017 angka kemiskinan masih sebesar 11,38% sedangkan di tahun 2018 menurun menjadi 9,90%. Inilah bukti nyata  keberhasilan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pati,” tandas Wabup.

Sosialisasi terkait SLRT, Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Taj Yasin berharap agar masyarakat segera menerima kepastian dalam hal mendapatkan program. Baik itu program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), atau jambanisasi yang tergabung dalam PKH serta program – program yang lain.

“Dan kita memang butuh satu wadah untuk mendapat informasi, agar masyarakat dapat langsung bertanya. Dan di Jawa Tengah telah ada 10 Kabupaten yang melaksanakan ini. Dan sebenarnya program ini sudah ada, hanya tinggal menerjunkan 1 atau 2 orang sebagai operator untuk merespon pertanyaan masyarakat melalui program SLRT ini,” ungkapnya.

Harapan Gus Yasin, agar program ini dapat tersosialisasikan ke tingkat desa. Sudah ada aplikasi dari Kementerian Sosial yang dapat menyampaikan informasi kepada warga desa, agar masyarakat yang mau bertanya tidak perlu jauh – jauh mendatangi kabupaten, dan cukup dari desa masing – masing.

“Bahkan berdasarkan informasi dari Kementrian Sosial, sebenarnya aplikasi ini sudah ada, hanya saja tinggal siapa yang mau mengelola, menjalankan dan menjadi operatornya. Kita memang sebenarnya butuh – butuh penggerak – penggerak yakni masyarakat yang melek IPTEK, jangan yang tua – tua, namun yang muda – muda yang dapat berlari kencang dalam menggunakannya,” jelas Gus Yasin.