Pati Raih Penghargaan SAKIP Award, Langkah Penghematan Anggaran Negara

Bupati Pati (Batik Hitam) Menerima Penghargaan dari Kementerian PANRB (IG Humas Setda Pati)

Four Points Hotel, MAKASAR – Kabupaten Pati terpilih sebagai penerima penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Award dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) 2018 di Hotel Four Points Makasar, Selasa (18/02/2019).

Bupati Haryanto mengucap syukur atas penghargaan yang di raih, dan berterima kasih kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para pemangku kepentingan yang telah turut serta mendukung Pemkab hingga mampu meraih predikat B.

“Alhamdulillah Pati dapat nilai B, mudah-mudahan ini memacu kita untuk bisa terus meningkatkan kinerja kita,” tambah Haryanto.

Selain memberikan Rapor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Menteri PAN-RB Syafruddin juga memberikan apresiasi terhadap Pemda yang berhasil menerapkan SAKIP dengan baik. Dan apabila seluruh daerah telah mencapai SAKIP dengan nilai AA, maka pada 2024 Indonesia dapat menghemat anggaran sebesar Rp 900 triliun.

Syafruddin juga menekankan, kinerja aparat pemerintahan harus semakin inovatif dan kreatif dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga akan cepat dan akurat menyentuh harapan masyarakat. Melalui penerapan SAKIP, terbukti mampu mencegah potensi pemborosan anggaran. SAKIP juga bukan hanya pemberian nilai, namun menggambarkan kemampuan instansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan penggunaan anggaran dan dapat dipertanggungjawabkan demi memberikan pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Sementara itu, Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh mengungkapkan beberapa predikat yang dapat diberikan pemda dari mulai AA sampai dengan D.

“predikat AA diberikan kepada Pemerintah Daerah yang meraih nilai 90 – 100, sedangkan A dengan nilai 80 – 90, BB dengan nilai 70 – 80, B untuk yang nilainya 60 – 70, CC dengan nilai 50 – 60, sementara C untuk yang nilainya 30 – 50, sedangkan yang nilainya kurang dari 30 predikatnya D,” tandas Yusuf.

Pemda secara keseluruhan tahun 2018 ada 13 pemda yang meraih predikat  A terdiri dari 4 pemerintah provinsi dan 9 kabupaten/kota. Predikat  BB  ada 46, terdiri dari 6 pemerintah provinsi dan 40 kabupeten/kota. Predikat B sebanyak 203 pemda, terdiri dari 18 pemprov dan 185 kabupaten/kota. Untuk pemerintah provinsi, masih ada 5 yang predikatnya  CC, sedangkan kabupaten/kota ada 162. Adapun yang predikatnya C masih ada 97, dan yang predikatnya D masih ada 5 kabupaten/kota.

SAKIP Menghemat Anggaran

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di 186 pemda Wilayah III berhasil menghemat anggaran hingga Rp 6,9 Triliun dalam tahun 2018. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin dalam Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan SAKIP Award bagi pemda Wilayah III, di Makassar, Selasa (18/02/2019).

“Melalui SAKIP, paradigma kinerja pemerintah diubah, bukan lagi hanya melakukan program yang dianggarkan, tetapi cara paling efektif dan efisien mencapai sasaran. Efisiensi atau penghematan yang berhasil dicapai dengan SAKIP, bukanlah kebocoran,” tandas Syafruddin.

Penghematan ini diperoleh melalui cross cutting program yang kurang sesuai, untuk kemudian dialihkan melalui refocusing program sehingga anggaran tepat sasaran. penerapan SAKIP hanya dipergunakan untuk membiayai program ataupun kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan.

Dalam kesempatan itu, Menteri mengajak kepala daerah untuk tidak lagi bekerja hanya untuk membuat laporan atau hanya untuk menyerap anggaran, namun waktunya bekerja fokus dari hulu ke hilir program. Efisiensi bukan hanya tentang cara memotong anggaran, tetapi juga penerapan manajemen berbasis kinerja. Misal penerapan e-government melalui e-budgeting untuk menghindari ‘program siluman’ yang berpotensi penyimpangan.

Kementerian PANRB melalui Kedeputian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RB Kunwas) tidak habis-habisnya memberikan pendampingan kepada setiap pemerintah daerah guna menggelorakan perubahan di masing-masing daerah.