Percepatan Program Kegiatan Dengan Penyerahan DPA dan Penandatanganan Pakta Integritas

Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Penandatanganan Pakta Integritas (Foto : IG Humassetda Pati)

KABORONGAN,  Pati Lor – Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta penandatanganan pakta integritas oleh seluruh OPD dan camat se-Kabupaten Pati dilaksanakan di Ruanag Pragolo Setda Pati. Bupati Pati Haryanto turut hadir dalam acara tersebut.

Setiap OPD mengusulkan pendapatan dan belanjanya melalui DPA, dan dapat digunakan sebagai dasar penggunaan Anggaran Belanja setiap OPD.

Setelah penyerahan, sekaligus penandatanganan DPA dan Pakta Integritas oleh seluruh Kepala OPD dan Camat se-Kabupaten Pati, Bupati berpesan agar nantinya tidak akan ada  penggunaan anggaran yang menyimpang baik di awal maupun akhir.

Bupati berpesan agar kedepannya tidak ada penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan Anggaran yang di ajukan. Penandatangan DPA – OPD dan DPA PPKD 2019 menjadi dasar dalam melaksanakan program kegiatan pada APBD Kabupaten Pati 2019.

“Meskipun secara kasat mata kertas dokumen tipis, akan tetapi di dalamnya terdapat nilai yang besar. Nilainya bahkan mencapai 2,81 Triliyun,” tambah Haryanto.

Selaku kepala daerah, Bupati menyampaikan bahwa DPA menjadi pagar untuk kelalaian dan kekhilafan OPD.

“Selaku kepala daerah, saya amat memahami namun tetap menegaskan, walaupun kelalaian dan kekhilafan seseorang bisa terjadi, setidaknya hal tersebut sudah diantisipasi dengan pagar dan rambu rambu, dimana DPA maupun APBD yang telah ditetapkan ini jangan sampai menimbulkan dampak negatif,” tandasnya.

Disebutkan juga ada beberapa OPD yang melaksanakan sistem non tunai, dengan tujuan agar tidak terjadi kebocoran dan penyimpangan.

“Untuk OPD di Kabupaten Pati saat ini yang sudah melaksanakan sistem non tunai ini antara lain, Disdagperin, BPKAD, TPI Juwana, dan Dishub”, tambah Haryanto.

Penandatanganan  pakta integritas oleh seluruh OPD dan camat se-Kabupaten Pati  ini dilaksanakan secepat mungkin agar tidak menumpuk di akhir Tahun di sampaikan oleh  Sekretaris Daerah Suharyono juga selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah .

“Pelaksanaan sistem keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan tertib administrasi serta tepat sasaran, sehingga nantinya untuk program kegiatan di tahun 2019 ini dapat berjalan lancar dan tidak menumpuk di akhir tahun,” tambah Sekda.

Pemberlakuan Transaksi Non Tunai

Peberlakuan Transaksi secara Nontunai (cashless) dikabupaten Pati mendapat apresiasi oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

“Kabupaten Pati mulai gencar menerapkan gerakan ini dan terbukti dengan transaksi nontunai, pendapatan daerah mereka meningkat secara signifikan. Oleh karena itu saya meminta kabupaten/kota lainnya segera mengikuti serta mencontohnya,” ungkap Ganjar.

Ganjar juga menyampaikan, Pati merupakan Kabupaten yang pertama menerapkan transaksi Non Tunai untuk gaji, honor, hibah, rekanan proyek, dan lain-lain.

“Sedangkan lainnya adalah kotamadya-kotamadya yang memang berada di kota besar,  yaitu kota Surakarta, Salatiga, dan Magelang,” tambahnya.

Hal ini di sampaikan juga oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pati Suharyono kebijakan untuk memenuhi Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ tanggal 17 April 2017, tentang Implementasi Transaksi Non Tunai, sistem ini diyakini dapat mencegah terjadinya praktik korupsi dan pungli di daerah.

“Dengan layanan tersebut, anggaran yang dicairkan bisa diterima langsung oleh pihak yang bersangkutan melalui nomor rekening dari bank yang sudah bekerja sama dengan Pemda, tanpa ada potong sedikitpun,” tandasnya.

Bupati Pati Haryanto mengaku, pihaknya memang senantiasa memberikan dorongan demi terwujudnya sistem transaksi Non Tunai tersebut.

“Kami selalu berusaha mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan berbasis elektronik-government (E-Govt),” kata Bupati.