Pati Raih Penghargaan Adipura Berkategori Kota Bersih

Wapres Jusuf Kalla dan Menteri KLHK Siti Nurbaya memberikan penghargaan Adipura kepada Wakil Bupati Pati Saiful Arifin (Humassetda Pati)

Gedung Manggala Wanabakti, JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan penghargaan Adipura kepada Kabupaten Pati sebagai kota kecil terbersih se-Indonesia Senin 14/01/2019 di  Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta. Penghargaan ini diserahkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Wakil Bupati (Wabup) Pati Saiful Arifin.

Kategori penilaian Adipura terletak di Ibukota Kabupaten yang didasarkan pada jumlah penduduk. hanya tak lebih dari 100 ribu jiwa Pati bersaing dengan kota yang memiliki jumlah penduduk antara 20.000-100.000 jiwa.

“Itu pun tak semua wilayah kecamatan Pati menjadi titik pantau penilaian Adipura,” tambah Wabup.

KLHK memberikan anugerah Adipura kepada 146 penerima penghargaan meliputi satu Adipura Kencana, 119 Adipura, 10 Sertifikat Adipura dan lima Plakat Adipura serta penghargaan Kinerja Pengurangan Sampah bagi 11 kabupaten/kota.

“Pemkab bukan super man tapi super team. Jadi ini adalah hasil kerja kita bersama,” terang Wabup.

Wabup bersyukur dan berpesan, bahwa penghargaan bukanlah akhir, tapi menjadi barometer untuk menjaga lingkungan kota yang bersih dan nyaman bagi masyarakat.

“Penghargaan bukanlah tujuan akhir dari tapi lingkungan yang nyaman dan bersih lah yang menjadi tujuan kita seterusnya,” tandasnya.

Penghargaan Adipura

Program Adipura merupakan program nasional dan dilaksanakan setiap tahun, untuk mendorong kepemimpinan pemerintah kabupaten/kota dan membangun partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha, dalam mewujudkan sustainable city (kota berkelanjutan), yang menyelaraskan fungsi pertumbuhan ekonomi, fungsi sosial, dan fungsi ekologis dalam proses pembangunannya dengan menerapkan prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance).

Prinsip utama penerapan Adipura yaitu  pelibatan peran aktif masyarakat dalam peningkatan pemahaman dan kesadaran sebagai kunci perubahan perilaku, terpasangnya sistem pengelolaan sampah dengan basis sistem teruji dan data yang akurat terverifikasi, serta pemenuhan ruang terbuka hijau sesuai dipersyaratkan peraturan dan undang-undang, Menjadi dasar pergeseran paradigma pengelolaan sampah yang harus bergerak ke hulu sehingga upaya-upaya pengurangan sampah menjadi penentu (determinant) yang penting, dan pengklasifikasian kota menurut leveled playing system. artinya kota dan kabupaten dan akan bersaing dalam level kapasitas sistem pengelolaan sampah dan pemenuhan ruang terbuka hijau yang setara.