Agus Yuliawan, Berdayakan Kaum Duafa dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

TEMU MITRA LPDB KUMKM 2017 – gedung Smesco KUMKM Jakarta, temu para usahawan kecil, mikro maupun menengah (Foto : Agus Yuliawan)

Margoyoso — PATIDAILY.COM ** Adalah Agus Yuliawan. Putra daerah asli Pati yang ahli di bidang lembaga keuangan khususnya mikro syariah. Kini keahliannya itu ia dedikasikan untuk tanah kelahirannya tercinta.

Bagi Agus, sektor keuangan mikro syariah dapat dikembangkan di daerah-daerah di Indonesia, khususnya Pati. Potret keuangan mikro syariah, menurutnya, haruslah benar-benar menyentuh pemberdayaan kaum duafa dan mampu membendung arus kapitalisme dengan memproteksi adanya modal dari daerah menuju kota.

“Salah satu solusi dalam membendung arus kapitalisme adalah dengan mengembangkan usaha di sektor keuangan mikro syariah di tingkat daerah. Otonomi daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah salah satu program yang mendukung adanya proteksi modal dari daerah menuju kota,” ungkap Agus belum lama ini.

Ia menjelaskan, problem pembangunan selama ini adalah persoalan distribusi modal yang tidak mampu menyentuh wong cilik. Sehingga keberadaan modal dari lembaga keuangan mikro berupa Jaminan Kredit Daerah (Jamkreda) yang kini di-back up oleh pemerintahan daerah bisa menjadi motor pembangunan yang dijalankan oleh masyarakat. Melalui Jamkreda, daerah bisa membuat lembaga keuangan mikro berbasis kecamatan atau desa, bahkan bisa diterapkan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pemerintah pusat sejatinya telah memberikan payung hukum berupa UU No 25 Tahun 1992 tentang Koperasi yang kemudian diperkuat lagi dengan Permenkop No 16 Tahun 2015 tentang Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah, serta UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Sehingga dalam hal pembuatan lembaga keuangan tingkat daerah sangatlah mudah.

Agus menjelaskan, lembaga keuangan mikro saat ini bisa dikembangkan oleh koperasi maupun UMKM. Lembaga keuangan mikro haruslah mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan juga UMKM.

“Usaha menengah memerlukan dukungan yang komprehensif dari lembaga keuangan. Dengan adanya permodalan di tingkatan desa, maka akan menjadi kekuatan bagi desa. Ketika desa itu maju maka akan ada korelasi terhadap pendapatan daerah,” jelasnya.

Menurutnya, potensi desa hari ini sangatlah luar biasa apalagi dengan munculnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal ini kolaborasi antara masyarakat yang memiliki keinginan untuk membangun desa bisa memanfaatkan permodalan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

“Semua tergantung kepada kemauan masyarakat yang ingin desanya maju. Namun kita juga coba untuk memotivasi masyarakat agar tidak selalu bergantung dengan pemerintah daerah,” ujar Agus.

Memotivasi masyarakat agar menjadi pengusaha dalam rangka mengubah pola pikir bahwa orang sukses itu tidak melulu menjadi pegawai, juga sangat diperlukan. Perlu ditekankan pula bahwa menjadi pengusaha juga tidak harus dimulai dengan modal besar.

“Untuk menjadi saudagar atau pedagang tidak harus punya uang banyak, asal kita punya network (jaringan) dan trust (kepercayaan), insya Allah bisa menjual produk yang kita miliki tanpa harus menggunakan modal besar. Modal dari mitra kita, kemudian kita jual ke mereka itu sudah menjadi seorang saudagar. Cuma maukah masyarakat desa melakukan itu, ini yang menjadi problemnya,” jelasnya.

Tantangan perubahan mental kita terletak di kultur, yakni budaya pragmatisme ditambah dengan konsumerisme. Namun akhir-akhir ini kesadaran masyarakat kita akan kampanyeentrepreneur semakin tinggi. “Saya pikir lambat laun masyarakat juga sadar, ke depan bukan kita menjadi pegawai apa, tapi apa usaha kita,” pungkas Agus.